Latest News
Saturday, October 2, 2021

Tagihan Pajak Bumi Membengkak, Warga Desa Heran

 

SPPT warga Desa Mekarsari
cianjurpost.com - Warga Desa Mekarsari, Kecamatan Agrabinta, terkejut mendapati tagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Bumi dan bangunan tahun 2021, yang banyak tunggakan dari tahun sebelumnya.

Sontak warga pun merasa dirugikan. Sebab setiap tahun, masyarakat selalu membayar tagihan pajak ke pihak desa.

Seorang warga Desa Mekarsari, Abdul Aziz (26) menuturkan, setiap tahun warga masyarakat selalu bayar pajak, sesuai nominal tagihan yang keluar di SPPT. Namun ketika SPPT tahun 2021 keluar, warga merasa heran. Pasalnya tagihan tersebut banyak tunggakan pajak bumi, dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

“Tunggakan warga dalam SPPT berpariasi, ada yang dari tahun 2019, 2018 bahkan ada tunggakan dari tahun 2017, besaran tagihan sampai 470 ribu lebih. Ini bukan hanya di ke-RT-an saya saja, tetapi di ke-RT-an yang lain,” paparnya, melalui sambungan WhatsApp, Rabu (11/08/2021).

Sarana Tunggal (29) warga Mekarsari lainnya, mengatakan, kasus ini sudah berulang kali terjadi sejak tahun 2017, rata-rata warga yang melunasi ke desa selalu dianggap belum melunasi, di SPPT tahun berikutnya, ada tagihan untuk tahun sebelumnya.

“Saya heran, kenapa ketika ada warga yang membayar pajak melalui kantor pos, pasti tidak ada tagihan, sementara warga yang melunasi pajak melalui desa pasti di tahun berikutnya ada tagihan lagi,” ungkap sarana.

Menurutnya, pihak warga menuntut agar pihak desa bisa mengungkap dan bertanggujawab akan adanya tunggakan tersebut.

“Kami jelas dirugikan, apakah ini ada oknum pihak desa yang melakukan kesalahan, atau pihak Dispenda. Intinya kami menuntut agar kerugian masyarakat ini diperjelas, pemerintah harus bertanggung jawab,” tegas Sarana.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Pjs Kepala Desa Mekarsari, Lebi Nurdiansyah, yang mulai bertugas sejak 1 April 2021, membenarkan adanya, masalah tunggakan SPPT warga tersebut. Pihaknya menerima aduan tersebut ketika musyawarah desa Senin lalu.

“Ketika Musdes hari Senin kemarin, ada yarga yang menanyakan itu, dan saya menjawab, apabila ada warga yang merasa dirugikan, dengan tercantum tunggakan tersebut, untuk datang ke desa dengan membawa SPPT atau foto kopi SPPT, dan kami akan menelusuri, ke kecamatan, dan ke Dispenda,” tuturnya.

Selanjutnya, Lebi berjanji akan menelusuri, dan menanyakan hal ini. Pasalnya, menurut Lebi tidak hanya dialami di Desa Mekarsari saja, termasuk desa yang lain di wilayah Agrabinta.

“Kami akan langsung menelpon ke Dispenda hari Senin, biar kita bisa tahu, yang sebenarnya terjadi. Bisa saja ini terjadi dari pejabat sebelumnya, sejauh ini kami masih menelusuri, adanya kejadian tersebut,” ungkapnya.

Lebi pun menghimbau kepada perangkat desa, terkhusus kepada Kepala Dusun, Ketua RW/RT. Agar jangan ada yang main-main dengan adanya kasus tersebut.

“Untuk penagihan kewajiban pembayaran pajak bumi bangunan itu yang ditagih hanya tahun 2021 saja. Sementara yang tercantum dalam tunggakan jangan dulu dipungut. Soalnya, waktu pembagian SPPT oleh pihak desa sebelumnya pun, pernah menanyakan hal ini ke Dispenda, dan pihak Dispenda pun mengintruksikan agar fokus kepada tunggakan tahun 2021 saja. Jadi utuk tunggakan yang tahun sebelumnya tidak usah dipungut,” tegas Kades Lebi.  

Terpisah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui Ketua Bidang PBB dan BPHTB, Ardian Athoilah, mengatakan di tahun 2021 ini, dilberlakukan pencantuman tunggakan wajib pajak tahun-tahun sebelumnya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Agar masyarakat ikut terlibat, menkontrol langsung tagihannya.

“Tahun ini dimunculkan tunggakan supaya masyarakat bisa tahu bahwa kewajiban pajaknya sudah dibayar apa belum, dan bisa dikroscek langsung oleh masyarakat,” katanya.

Menurutnya, masyarakat bisa mengetahui, berdasarkan data yang telah tertera di SPPT, dari pendataan pembayaran wajib pajak dari bank.

“Jika terdapat belum bayar, bisa disingkronkan dengan pihak desa, bank dan pihak kami, sesuai mekanisme. Karena kemungkinan, ada beberapa problem yang terjadi. Bisa, belum terdata, atau pembayarannya secara glondongan, dan tidak dirinci,” paparnya.

Dia pun mengatakan, Jika ada masalah, ada mekanisme penyelesaian yang disebut rekonsiliasi, dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan.

“Mekanismenya ada direkonsiliasi dibidang penagihan. Nah, itu ada proses penyelesaiannya, dengan duduk bareng antara desa dengan pihak bank, langsung dientry, sebab mekanismenya online, dan kami akan mengetahui sesuai data entry,” jelasnya.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Tagihan Pajak Bumi Membengkak, Warga Desa Heran Rating: 5 Reviewed By: Cianjur post