Latest News
Monday, October 5, 2020

JPPR : Ketegasan BAWASLU, KPUD dan Aparat pemilu lainnya Dipertanyakan.

 

Ilustrasi


cianjurpost.com
- Alat peraga sosialisasi merupakan semua benda atau bentuk lain yang memuat foto, gambar, video dan/atau simbol, yang dipasang untuk keperluan sosialisasi dengan bertujuan memperkenalkan yang disampaikan, untuk menarik perhatian, tercapainya pemahaman, perubahan sikap dan tindakan.

Kabupaten Cianjur memiliki 32 kecamatan, 354 desa, 6 kelurahan dan Dinas-Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam memasuki masa tahapan kampanye pada Pilkada Cianjur Tahun 2020 seyogyanya tidak terpasang alat peraga sosialisasi (APS) yang di dalamnya memuat foto, gambar dan/atau simbol peserta Pilkada 2020 kantor Pemerintahan dan kantor Pelayanan Publik lainnya di bawah Satuan Kerja Pemerintah Daerah .

Berdasarkan hasil pemantauan Korda JPPR Kabupaten Cianjur dari 26 September 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020 masih terdapat beberapa alat peraga sosialisasi (APS) yang di dalamnya memuat foto, gambar, dan/atau simbol peserta Pilkada Cianjur Tahun 2020 yang terpasang di beberapa kantor Dinas Pemerintahan Daerah, Kantor Desa, Kantor Kecamatan, dan Kantor Pelayanan Publik lainnya.

Alat peraga sosialialisasi (APS) yang memuat citra diri yang dibiayai APBD dan APBN, dikarenakan salah satu Pasangan Calon yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Bupati Cianjur (Herman Suherman) menjadi Peserta Pilkada Cianjur Tahun 2020 maka untuk sementara Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang tercantum di Kantor Kecamatan, Kantor Desa, Kantor Dinas Pemerintahan Daerah dan Kantor Pelayanan Publik lainnya harus diamankan dan dipastikan tidak terpasang sampai dengan penetapan pemenang Pilkada Cianjur 2020.

Pencabutan dan pengamanan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang memuat gambar, foto atau simbol yang di dalamnya ada petahana / PLT Bupati Cianjur (Herman Suherman) sebagai Peserta Pilkada Cianjur 2020 yang harusnya dilaksanakan dengan optimal sebelum penetapan pasangan calon yaitu pada tanggal 23 September 2020. Kewajiban untuk tidak terpasangnya APS di yang dibiayai APBD atau APBN tersebut tidak dilakukan dengan optimal oleh Penyelenggara Pemilu dan stakeholder lainnya yang terlibat.

Karena hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perbawaslu No 12 Tahun 2018 Perubahan Perbawaslu No. 12 Tahun 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Permendagri No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.


Pasal 71 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkaan atau merugikan salah satu pasangan calon.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum pasangan calon sampai dengan penetapan pasasngan calon terpilih.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wali Kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (2) huruf h dan i Perbawaslu No 12 Tahun 2018 Perubahan Perbawaslu No. 12 Tahun 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi:

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:

h. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon tidak memasang alat peraga kampanye yang menggunakan program Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota selama masa cuti kampanye.

i. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang menjadi pasangan calon menurunkan APK yang menggunakan program Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai dalam waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 1 Nomor 5 dan Pasal 2 Permendagri No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

5. Cuti di luar tanggungan Negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi Cuti di Luar Tanggungan  Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diizinkan dalam jurun waktu tertentu, karena melaksanakan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.


Pasal 5

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan

b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Ketidaktegasan dari penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait dengan penertiban dan pencopotan APS yang di dalamnya memuat peserta pemilu masih terpasang di Kantor Penyelenggaran Pemerintahan dan Kantor Pelayanan public lainnya yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada Pilkada 2020 memicu ketidakadilan dalam penyelenggaraan demokrasi yang tidak sehat, berpotensi keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang terstruktur, sistematis dan massif serta tidak mengindahkan aturan yang berlaku.

Ditulis oleh : Manager Pemantauan JPPR Cianjur,

Dede Rustandi

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: JPPR : Ketegasan BAWASLU, KPUD dan Aparat pemilu lainnya Dipertanyakan. Rating: 5 Reviewed By: Cianjur post