Petani Garda Terdepan Ketahanan Pangan Dampak Covid-19

Pres Rilis : Resume Kajian tanggal 3 april 2020

cianjurpost.com - Fenomena Pandemik Covid-19 di awal tahun 2020 ini, pada akhirnya bukan hanya masalah kesehatan saja, dampak dari berbagai kebijakan guna menangulangi penyebaran virus tersebut, sangat dirasakan diberbagai sektor, diantaranya faktor pertanian, guna memastikan ketersediaan pangan atas pemberlakukan isolasi daerah dan anjuran warga agar tidak beraktivitas di luar rumah.

Beberapa dekade kebelakang, pemerintah pusat maupun daerah sangat luput sekali dalam memperhatikan sector pertanian, bahkan pemerintah pusat dan daerah menggenjot terus inpestasi di sektor industri ketimbang sektor pertanian, kini dengan adanya Pandemik Covid-19 pemerintah tersadar akan pentingnya memprioritaskan sektor pertanian agar mampu menjamin kemandirian pangan dan menjamin ketersediaan pasokan pangan bagi warga.

Pemerintah saat ini memastikan bahwa ketersediaan bahan poko masih dikatakan aman, sampai bulan ramadhan, selaras dengan musim yang sedang baik bagi petani pada bulan ini, yang tengah menghadapi musim panen raya, terutama padi. Bahkan menurut informasi media, pemerintah pusat masih bisa mengekpor beras pandan wang cianjur, ke negara lain seperti Singapura.

Namun dalam hal ini, menyikapi optimisme pemerintah tentu Dupa Institut, sebagai Lembaga kajian, dalam diskusi kami mencoba menganalisa sejauhmana kesiapan petani kita untuk menghadapi dampak pandemik Covid-19, dalam ketersediaan pangan di setiap level.

Ada berbagai persoalan yang saat ini menghinggapi petani, diantaranya kurangnya lahan pertanian sawah akibat peralihan sawah menjadi industri, kelangkaan pupuk, bibit sulit didapatkan, kebingungan menjual hasil panen, hingga kesehatan petani pun sangat rentan akibat pemudik yang pulang dari kota besar yang dikatakan sebagai jona merah.

halini, harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Cianjur, agar nasib para petani sebagai garda terdepan keterediaan pangan, bisa diperhatikan dengan baik. Terutama kebijakan yang pro terhadap petani, Baik dari sisi kesehatan petani, pemberian modal, dan ketersediaan pupuk, juga mempertahankan lahan sawah yang merupakan modal utama. 

Selain itu, pemerintah menjamin pendistibusian hasil pertanian bagi masyarakat setempat, dengan membeli padi dari petani, seingga petani tidak risau dalam memasarkan hasiltaninya. Bahkan bisa mengitruksikan pemerintah desa setempat agar menggulirkan kebijakan penggunaan dana desanya untuk membantu ketersediaan pangan bagi warga desanya. Sehingga kemadirian desa dan daerah bisa terjamin, dan rakyat bisa mendapatkan haknya. (ismat Nasrulloh : Direktur Eksekutif Dupa Institute)

BERITA UTAMA BRITA UTAMA NUSANTARA TOKOH KITA Sunday, April 05, 2020