Latest News
Thursday, April 2, 2020

Pemerintah Cianjur, Kebijakan Tata Ruang dan Ekonomi Serta Dampak Covid-19

Ditulis oleh : Acep Jamaludin S.Sos,
(Dewan Pembina Aliansi Pemuda Cianjur)


cianjurpost.com - Semenjak tahun 2006 hingga saat ini, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam bidang ekonomi di Kabupaten Cianjur. Salah satu kebijakan adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan perda Penanaman Modal Asing, dan beberapa perbup  tentang percepatan pembangunan dengan memberikan persyaratan dan peraturan-peraturan yang lebih ringan dan menarik kepada investor dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Kegiatan industri meningkat tajam dan mengalami kenaikan.

Namun pertumbuhan ekonomi tidak mengalami kenaikan. Pendek kata, selama Tjetjep sampai era plt Herman industrialisasi mengalami kemajuan tapi ekonomi tidak naik secara signifikan terbukti IPM Cianjur masih berada dibawah. Bersamaan dengan itu ketimpangan sosial atau sekelompok kecil masyarakat angka kematian karena tidak bisa makan, bunuh diri karena tidak bekerja dan lainnya, terutama mereka yang tidak memiliki akses dengan penguasa politik dan ekonomi, sebagian besar hanya memperoleh sedikit manfaat. Bahkan, ada masyarakat merasa dirugikan dan tidak mendapat manfaat sama sekali.

Kesenjangan sosial semakin terasa mengkristal dengan munculnya gejala monopoli. Monopoli dan oligopoly dan memperkecil akses usaha kecil untuk menggambarkan usaha mereka. Hampir seluruh cabang produksi dikuasai oleh perusahaan pemilik modal (kapitalis).

Perusahaan-perusahaan besar menguasai berbagai kegiatan produksi murni dari produksi, eksploitasi hasil hutan, konstruksi, industri otomotif, transportasi, perhotelan, makanan, perbankan, jasa-jasa keuangan, dan media komunikasi. para kapitalis menguasai setengah lebih persen dan rakyat yang kebanyakan usaha kecil hanya menguasai sedik persen. Kesenjangan sosial ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi rakyat tetapi menyebabkan ekonomi rakyat mengalami proses marjinalisasi.

Selain kebijakan ekonomi, kebijakan yang diduga turut menstrimulir kesenjangan social adalah kebijakan penataan lahan (tata ruang). Penerapan kebijakan penataan lahan selama ini belum dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Berbagai kekuatan dan kepentingan telah mempengaruhi dalam penerapan. Tarik menarik berbagai kekuatan dan kepentingan telah menimbulkan konflik antara pengusaha besar dan masyarakat. Dalam konflik acapkali kepentingan masyarakat (publik) diabaikan dan cenderung mengutamakan kepentingan sekelompok orang (pengusaha).Terutama di pedesaan oleh kekuatan besar ekonomi dan luar komunitas semakin menggejala.

Pembangunan sektor ekonomi, seperti pembangunan kawasan industri, pabrik-pabrik, sarana wisata telah menyita banyak lahan penduduk. Demikian pula, instansi-instansi pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan perkantoran, instruktural ekonomi, fasilitas sosial, perumahan, dan lain-lain. Di perkotaan, pemilik modal bekerja sama dengan birokrasi membeli tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan perumahan mewah, pusat perbelanjaan dan lain-­lain.

Dalam banyak kasus, banyak tanah negara yang selama ini dikuasai penduduk dengan status tidak jelas di jadikan sasaran dan cara termudah untuk menggusur penduduk”
Dampak dari penerapan kebijakan penatagunaan lahan antara lain adalah terjadinya marjinalisasi dan pemiskinan masyarakat yang tanahnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang dalam banyak hal belum dan kurang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi rakyat serta kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintahan bukan menciptakan Cianjur yang sejahtera, melainkan dampak kebijakan tersebut telah menciptakan kemiskinan dalam berbagai bentuk baik budaya kemiskinan maupun kemiskinan struktural hingga saat ini.

Pasalnya, Cianjur sedang fokus menanggulangi wabah corona menyebar terhadap warganya, namun beberapa kebijakan yang dikeluarkan belum terasa dan efektif untuk masyarakat cianjur termasuk kesigapan elemen pemerintahnya dalam mencegah virus ini.

lalu, pemerintah mencoba membuat kebijakan bagaimana masyarakat mendapatkan bantuan langsung dari bupati, melakukan karantina wilayah, serta membatasi keluar masuk kendaraan luar daerah, tapi akankah pemerintah cianjur melakukan prombakan terhadap sistemnya terhadap APBD nya, sebab saya kira sistem yang lama perlu perombakan ulang agar tidak segelintir orang saja yang mendapatkan kemanfaatannya.

Utamanya pemerintah cianjur harus mencoba dan berani mengambil sikap untuk merombak APBD nya sesuai dengan efektifitas dan intensif yang diperlukan dalam menanggulangi wabah covid-19 ini, jangan sampai terulang korban positif corona dianggap bukan positif dan jangan sampai jumlah korban di cianjur bertambah, fokuskan pemerintah daerah untuk memperkuat tenaga medis dan libatkan pemuda untuk menjadi relawan, bentuk perda dan atau kebijakan bersama dengan legislatif pengalihan anggaran untuk wabah, batasi segera interaksi masyarakat termasuk di dalam dunia industri, serta perjelas bankokab untuk cianjur agar sesuai dengan tujuan bantuan itu diberikan. (")
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Post a Comment

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Item Reviewed: Pemerintah Cianjur, Kebijakan Tata Ruang dan Ekonomi Serta Dampak Covid-19 Rating: 5 Reviewed By: Cianjur post