Epektifkah Penggunaan Anggaran Daerah Cianjur 100 Miliar ?

Press Rilis : Diskusi 10-4-2020

cianjurpost.com - PEKAN lalu pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan kebijakan anggaran untuk penanggulangan covid-19 sebesar 100 miliar, dalam sambutannya PLT Bupati Cianjur menyebut anggaran tersebut sekira 70 persen untuk kesehatan, 10 persen untuk para relawan yang dibentuk melalui organisasi vertical, dan 20 persen lagi untuk anggaran ketahanann pangan, dan dampak ekonomi.

Dalam diskusi kita kali ini, kita menyepakati anggaran yang dikeluarkan untuk kesehatan, sebab ini menjadi hal yang paling penting terutama dalam penanganan penyakit corona, dan antisipasinya, baik secara kuratif maupun prepentif.

Kebijakan lain, yang justru sangat penting adalah bagaimana kita juga mempersiapkan SDM kesehatan baik secara mental maupun kesehatannya, dengan melakukan rapid test. Gubernur Jawabarat Ridwan Kamil mengatakan, bahwa di cianjur baru 40 orang yang di rapid test, dan itu hanya sampel. Sementara yang lebih penting adalah bagaimana kita pun mendorong agar tim medis yang juga sebagai garda terdepat, harus juga mendapatkan pelayanan kebijakan pemerintah yang baik agar mereka merasa aman dan terhindar dari berbagai kemungkinan yang dikhawatirkannya.

Namun ditengan isu corona sebagai pandemic, mestintinya sudah kita ketahui bangaimana beberapa wabah yang menjadi pandemic dunia pun pernah kita alami. Tentu beberapa waktu kebelakang kita saksikan, bagaimana masyarakat kita geger, bahkan menanggapinya dengan gegeran. Ditambah, pemerintah kita yang menampakan ketidak siapan dalam menghadapi pandemic ini. Akhirnya beberapa kebijakan pemerintah kurang tepat, terkesan tumpeng tindih.

Untuk itu, tidak ada salahnya, dengan anggaran 100 milyar yang dikeluarkan Pemerintah Cianjur pun bisa menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut agar tidak tumpeng tindih dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Apalagi saat ini Cianjur masih dalam kategori zona aman. Tidak ada salahnya, pembenahan kebijakan pun dilakukan, ditengah dampak pandemic ini. 

Herman menyebutkan, sebagian anggaran tersebut juga akan digunakan untuk penanganan dampak ekonomi, seperti penyediaan cadangan pangan, pembelian gabah dari para petani di Kabupaten Cianjur, pengadaan bahan pokok Rp 22,37 miliar. Bahkan Pemkab Cianjur juga memberikan jaminan sosial dan penguatan usaha bagi pelaku UMKM serta usaha mikro yang terkena dampak dari merebaknya corona. Kemudian, kebijakan tersebut menjadi sorotan bagi kita, untuk dikaji betul-betul secara penggunaannya. Jangan sampai justru kebijakan tersebut dalam penerapannya, terdapat temuan-temuan penyalahgunaan anggaran, yang terkesan pemborosan, dan lain-lain.

Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia.

Ketika kita lihat dalam distribusi pangan daerah ada pola distribusi yang tidak sehat, bahkan cenderung kontradiksi, bagaimana tida, petani lebih memilih menjual beras hasil produksinya ke luar daerah, sementara dirinya sendiri membeli beras infor. hal ini tentu harus diantisipasi, agar petani kita dapat medistribusikannya dengan perbandingan harga yang layak. Tetu harus ada iterpensi kebijakan daerah yang epektif untuk menjamin ketersediaan pangan daerah.

Dalam konteks tersebut kebijakan yang tetunya sesuai dengan aturan hukum, jika tidak ada maka harus mengeluarkan produk hukum untuk mengatur pendistribusian panagn daerah. Hal ini sangat memungkinkan, dilakukan demi mencapainya ketersediaan pangan daerah yang mandiri ditengah pandemic, bahkan bisa membantu pemerintah tngkat nasional, manakala pemda mampu mengatur regulasi penyaluran pangan di Cianjur.

Missal satu contoh, produksi sayur mayur tentu, bisa dioptimalkan, di wilayah cipanas, sementara di wilayah selatan sangat sulit memproduksi sayur-mayur, namun produksi gula merah di selatan menjadi andalan. Maka pemerintah mengatur pola distribusi dengan memberlakukan menyilangkan proses ditribusi tersebut, sehingga, semua bisa meraskan keadilan pangan yang merata.

Selain itu, pemerintah pun harus mulai mengoptimalkan penataan pasar induk kabupaten, dan pasar induk kecamatan-kecamatan, sehingga pola distribusi pangan dapat terkontrol, dan merata. Jadi kita penggunaan anggaran yang digelontorkan, untuk dampak ekonimi pun tidak aji mungpung saja, dan terkesan penghaburan anggaran, manakala penyalurannya, sesuai dengan prodak hokum yang diciptakan untuk itu. Juga tidak untuk saat ini saja, melainkan bisa untuk jangka Panjang. (ismat Nasrulloh : Direktur Eksekutif Dupa Institute)

AREA CIANJUR Monday, April 13, 2020