Latest News
Wednesday, March 25, 2020

PEREMPUAN DALAM RANAH PUBLIK

Ditulis oleh : Dian Hareani (mahasiswa STISIP Guna Nusantara)

cianjurpost.com -  Perempuan dalam pusaran politik memiliki dua tantangan, yakni perempuan dalam ranah publik dan perempuan dalam ranah domestik yang satu sama lain sebenarnya peran tersebut saling kontradiktif tapi kaum perempuan harus bisa menjalaninya.

Keberadaan Organisasi perempuan yang semakin mendapatkan tempat seiring dengan runtuhnya rezim otoriter orde baru menciptakan aktifis-aktifis perempuan yang mulai sadar akan hak-haknya. Di zaman sekarang ini  banyak sekali aktifis perempuan yang terus berjuang untuk meningkatkan kesadaran perempuan yang secara sadar dan tidak sadar telah mengadopsi prakter-praktek budaya patriarki, bahkan tidak sedikit perempuan yang menerima keadaan tersebut sebagai kodrat.

Semakin Banyak kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap kaum perempuan seperti Amademen Undang-Undang 1945 yang memuat unsur kesetaraan gender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik. Bahkan pada saat pembentukan draft amandemen UUD 1945, organisasi perempuan juga dilibatkan di bawah koordinasi Komite Perempuan untuk Perdamaian dan Demokrasi. Hal ini diperkuat dengan UU RI Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 46, tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin keterwakilan perempuan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Selain itu pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengharuskan seluruh kebijakan dan Program Pembangunan Nasional dirancang dengan perspektif gender (Anshor, 2008). Sebelum nya, pemerintah Orde Baru telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW) yang disahkan melalui UU RI Nomor 7 Tahun 1984.

Adapun kebijakan yang masih hangat diperbincangkang tentang keterlibatan perempuan dalam partai politik yakni Undang-Undang No 2 dan No 10 tahun 2008 Tentang Partai politik, bawasannya perempuan mendapatkan kursi dalam ranah politik sebanyak 30% kursi.

Meskipun mendapatkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan, para perempuan masih menemukan hambatan-hambatan untuk mencapai wilayah publik bahkan sampai saat ini. Masih menjadi perbincangan publik ketika pemerintah mengadakan Pemilihan kepala desa serentak, kurang lebih 1.835 desa di jawabarat mengadakan pilkades serentak itu.

Terjadi pada suatu desa, Ketika seorang perempuan sadar akan haknya untuk ikut serta dalam berpolitik dan dalam ranah publik perempuan tersebut ikut berpartisipasi untuk menjadi calon kepala desa pada desa tersebut, namun, lingkungan pedesaan tersebut seakan akan mengharuskan politik dan pemerintahan desa bersipat maskulin, dimana ketika ranah publik dikuasai oleh laki-laki.

Lagi lagi masalah budaya patriarki, budaya ini terus saja menyesakan dada para perempuan yang mulai sadar akan haknya terutama dalam ranah publik, perempuan seakan akan di jerat oleh lingkungannya, dipasung dengan budaya yang enggan untuk diruntuhkan apalagi dihilangkan.

Akibat budaya patriarki yang melekat kuat pada pedesaan tersebut perempuan yang memiliki kesadaran akan haknya dalam ranah publik secara tidak langsung mendapatkan sikap ketidakadilan, dengan penolakan keras dari masyarakat sekitarnya. Ketika masyarakat memandang pemerintahan desa lebih pantas oleh seorang laki-laki (Pemerintahan yang maskulin) dan masyarakat tidak memberikan sedikitpun celah untuk perempuan masuk kedalam ranah pemerintahan dikarenakan masyarakat belum sadar akan pentingnya kesetaraan gender, disini perempuan seakan-akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat pedesaan tersebut.

Diera sekarang ini semakin banyaknya perempuan yang  berpendidikan tinggi dan memiliki kesadaran akan hak-hak nya, namun masih tidak mampu mempengaruhi pemikiran-pemikiran masyarakat yang masih terjerat oleh budaya patriarki. Harusnya masyarakat sadar akan pentingnya kesetaraan gender, karena pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu memilih.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: PEREMPUAN DALAM RANAH PUBLIK Rating: 5 Reviewed By: Cianjur post