Latest News
Saturday, December 7, 2019

Cianjur Darurat Agraria II : Desakan Untuk Penyelesaian Tanah Bermasalah

Kepala Kantor BPN Cianjur Sedang memberikan jawaban atas aksi yang dilakukan Rumpun Cianjur.


cianjurpost.com- Desakan Untuk terus melakukan tindak lanjut Pasca aksi pada Selasa (26-11-2019) lalu, oleh penggiat agraria, yang tergabung dalam Rumpun Kababupaten Cianjur terus mengalir.

Kali ini, Aktivis Mahasiswa salahsatu Presedium Rumpun Cianjur, Ismat Nasrulloh, pentolan Aktivis Pegerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cianjur, yang mengatakan, dibutuhkan keberanian dan cepat tanggap kepala kakantah Kabupaten Cianjur untuk melakukan tindakan kepada pejabat dan petugas bawahannya.

"Sebelum kakantah yang sebagaimana kita ketahui baru bertugas di Cianjur, terpengaruhi dan ikut kedalam arus permainan lingkaran hitam kebiasaan buruk bawahannya, seperti terjadi kepada kakantah sebelumnya, harus ada keberanian untuk bersikap pro-rakyat," tanggapnya.

Selain itu, dia mengatakan, permasalahan pelanggaran pemberian dokumen Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk perumahan dan Pabrik, dan perhotelan di kabupaten Cianjur yang di duga melanggar tata ruang karena diajukan diatas lahan sawah irigasi teknis,  seperti Perumahan Protanmas Samolo Indah di kecamatan Karangtengah dan Pembangunan Gudang PT. Santos di Ciwalen Warungkondang, dan Sahid Hotel di Cipanas.

"Dari investigasi yang kami lakukan itu jelas-jelas sawah irigasi teknis tetapi pertimbangan teknis bisa disetujui yg diduga berkonspirasi dengana bagian tata ruang salah satu OPD Pemrintah kabupaten Cianjur," paparnya.

Dia menambahkan, bahwa pihaknya menduga permanan para pejabat dan petugas yang diduga seringkali meminta biaya untuk pengurusan sertifikasi tanah di luar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mereka berdalih sebagai dana taktis ataupun paket.

"Menurut pelaporan yang kami terima dari masyarakat, untuk pengurusan dokumen Pertimbangan Teknis (Pertek) tidak sungkan mematok nilai biaya taktis di luar PNBP di kisaran Rp.1.000 - 2.000 per meter persegi, bahkan lebih jauhnya untuk lokasi yg di ajukan yang diduga melanggar Tata ruang, seperti mendirikan perumahan di atas lahan sawah irigasi teknis tersebut, bukan hanya dana taktis yang di minta, tetapi dugaan gratifikasi pemberian rumah untuk para pejabat ATR itu terjadi," terangnya.

Sementara, Syakir Abdullah, praktisi Hukum mengatakan, jika dugaan gratifikasi itu terjadi maka menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

"Dalam Pasal 5 UU Tipikor (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang," terangnya.

Dirinya pun mengatakan untuk, kasus perhotelan, yang terjadi di Cipanas, tepatnya Sahid Hotel, itu melanggar Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2008 tentang penataan kawasan jakarta, bogor,  depok,tangerang, bekasi, puncak, cianjur (Bopuncur).

"Ketika pelanggaran terjadi dalam pengajuan Pertek, maka tidak mengindahkan adanya aturan yang lain, bisa di tolak oleh BPN sebetulnya, sebab Peraturan Mentri Pertanahan Tentang Pertimbangan Teknis, dalam Klausulnya juga bisa menolak pertimbangan teknis yang di ajukan oleh pemohon, dalam hal ini Sahid Hotel. Namun jika Tidak di tolak, konsekuensinya ada aturan yang di tabrak," tegasnya. (In)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Cianjur Darurat Agraria II : Desakan Untuk Penyelesaian Tanah Bermasalah Rating: 5 Reviewed By: Cianjur post