Latest News
Tuesday, January 17, 2017

Antropolog Sebut Soal Penistaan Agama Rawan Dipolitisasi

CianjurPost.Com | Perwakilan antropolog Indonesia kemarin mendatangi Istana untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah wacana Uji Materi terhadap Pasal Penistaan Agama. Hal ini karena dari perspektif antropologi pasal tersebut dinilai sangat berbahaya apabila dipolitisasi.

“Kami mendesak agar pasal yang mengatur soal penistaan agama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perlu ditinjau ulang. Dari perspektif antropologi, pasal penistaan adalah pasal yang sangat liar dan bisa digunakan siapa saja dalam konteks agama. Maka ini rawan dipolitisasi,” kata Yando Zakaria perwakilan para antropolog di Kantor Kepresidenan, usai bertemu dengan Presiden Jokowi.

Menurut Yando, berkaitan dengan hal tersebut para antropolog berencana menyiapkan bahan untuk dapat mengajukan judicial review terhadap Pasal 156 huruf a dan b KUHP tentang Penistaan Agama kepada Mahkamah Konstitusi. Agar nantinya pasal tersebut bisa dibatalkan. Bahan yang sedang mereka siapkan diantaranya berupa kesaksian-kesaksian orang-orang yang terkait persoalan agama dari sudut pandang kehidupan sosial dan antropologi.

Yando menambahkan bahwa semua pandangan dan saran yang disampaikan oleh antropolog tidak terikat dengan kekuatan politik tertentu, karena ini murni merupakan merupakan perspektif antropologi. (R)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Antropolog Sebut Soal Penistaan Agama Rawan Dipolitisasi Rating: 5 Reviewed By: Cianjur post